Buku ini berisi aneka masalah hukum perdata Islam yang berhubungan dengan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. ...

Semua tulisan ini terinsipirasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 yang berkaitan dengan permohonan yudicial revieuw terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai status anak luar kawin terhadap Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh seorang perempuan berinisial Mcc. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa anak yang dilahirkan ...

Tanggung jawab hukum pada perusahaan grup merupakan permasalahan utama dalam praktik perusahaan grup, ketika kerangka pengaturan bagi relasi induk dan anak perusahaan masih menggunakan hukum perseroan. Realitas bisnis perusahaan grup menunjukkan bahwa induk perusahaan menjalankan peran sebagai pimpinan sebtral yang mengendalikan anak-anak perusahaan guna mendukung tujuan kolektif sebagai kesatuan ekonomi. Sebaliknya, secara yuridis tergabungnya anak perusahaan dalam perusahaan grup tidak ...

Dewasa ini pengajaran materi Hukum Pidana Internasional di indonesia masih mencakup kedua materi berikut ini: hukum tentang kejahatan internasional dan hukum tentang kejahatan transnasional. Mengingat perkembangan kejahatan internasional kini semakin merisaukan, sehingga materi hukumnya bertambah luas dan kompleks. Sebaiknya, pengajaran materi hukum pun diberikan secara terpisah demi pengembangan keilmuan yang lebih luas dan komprehensif. Buku ini menyajikan metode pengajaran Hukum Pidana ...

Buku Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan ini menyajikan secara menyeluruh dan sistematis masalah kepailitan baik yang berlaku umum maupun khusus dalam hukum positif Indonesia. Pemaparan diawali dengan prinsip-prinsip kepailitan dalam berbagai sistem hukum dan penormaan; berbagai prinsip tesebut dalam hukum positif Indonesia. ...

Marjinalisasi dan diskriminasi yang dialami sebuah etnis dalam kurun waktu yang sangat lama membuat ikatan emosional etnis semakin erat dan kuat, karena adanya common cause, common goal, and common interest dan akhirnya memunculkan politik identitas, yang merupakan aliran politik dengan melibatkan seseorang atau kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan karakteristik, seperti agama, etnis dan budaya.Konsep tersebut sejalan dengan simpulan dan temuan penelitian ini, yaitu: (1) marjinalisasi dan ...

Kaitan antara pengadaan barang/jasa dan pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa menjadi praktik rutin, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah bersifat multi-aspek dan mempunyai karakter khusus bila dibandingkan dengan kontrak komersial atau kontrak privat pada umumnya. Pertama, hubungan hukum yang terbentuk antara pemerintah dan penyedia barang/jasa, di samping hubungan kontraktual sekaligus berdimensi hukum privat dan hukum publik. Kedua, ...

Benarkah bekerjanya hukum pidana dan penerapannya datam peradilan pidana menimbulkan efek yang dikehendaki, berupa perlindungan bagi korban? Dalam upaya hukum ini mencakup berbagai persoalan untuk menjawab pertanyaan dan melaksanakan janji-janji hukum tersebut. Berdasarkan permasalahan bagaimana proses perlindungan korban, buku ini mengidentifikasi dan mengeksplorasi perlindungan hukum terhadap korban atas bekerjanya lembaga dan pranata hukum dalam peradilan pidana. Selain itu, menjelaskan ...

Buku ini disusun untuk mata kuliah Hukum Koperasi. Yang dibahas tidak hanya Hukum Koperasi, tetapi juga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Buku ini membahas UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian dan UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah beserta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Isi buku ini: (1) Pendahuluan; (2) Landasan, Asas, dan Tujuan; (3) Fungsi , Peran, dan Prinsip Koperasi serta Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan; (4) Pembentukan dan ...

Referensi atau buku teks yang khusus membahas Hukum Tata Ruang masih sangat langka dalam dunia perbukuan di Tanah Air. Padahal, banyak program studi yang sangat membutuhkan buku teks ini, contohnya seperti Ilmu Hukum, Sosiologi Hukum, dan studi Landscape Architecture yang mulai populer di Indonesia. Penyusunan buku ini merupakan langkah awal dalam upaya memenuhi keperluan akan buku teks yang membahas hukum tata ruang pada lingkup akademik, baik untuk para dosen, mahasiswa, maupun bagi ...

Pemahaman yang baik—teori dan praktik—tentang hubungan aspek hukum dengan ekonomi pembangunan di era globalisasi tidak saja penting bagi penataan ketatanegaraan, tetapi juga berdampak pada iklim investasi yang sehat dalam pembangunan ekonomi nasional. Antara hukum dan ekonomi berkaitan erat dan saling memengaruhi. Perkembangan ekonomi akan memengaruhi peta hukum; setidaknya, perubahan hukum akan berdampak terhadap ekonomi pembangunan Memasuki ranah globalisasi menuntut perubahan legal ...

Namanya Hasrullah, kekritisannya selalu dituangkan dalam tulisan. Entah itu pada kolom media cetak, maupun dalam bentuk buku seperti bukunya berjudul: Megawati dalam Tangkapan Pers (2001), Dendam Konflik Poso (2009), Pertarungan Elite dalam Bingkai Media (2010), Kontestasi Wacana dan Retorika Politik (2011), dan Beragam Perspektif Ilmu Komunikasi (2013). Pria kelahiran Donggala, Sulawesi Tengah, 7 Maret 1962 ini seorang akademisi yang kerap tampil sebagai pengamat komunikasi politik, ...

Pengertian Hukum Acara Pidana menurut penulis adalah serangkaian peraturan yang bertujuan membuktikan kebenaran materiel perkara pidana dengan proses (pengurangan hak individu) dan prosedur (perlindungan hak individu) menurut sistem yang telah ditentukan. Konsideran huruf c KUHAP menegaskan, bahwa pembangunan hukum nasionaldi bidang Hukum Acara Pidana supaya masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang ...

Suatu tindakan pidana dirumuskan untuk pembuat tinggal, hanya beberapa di antaranya yang dirancang untuk menjangkau peristiwa yang melibatkan banyak orang. Untuk memperluas daya jangkau rumusan undang-undang suati delik yang didesain untuk pembuat tunggal tersebut, dibuatlah ketentuan tentang "penyertaan" (deelneming). Dilihat dari teori pembuatan yang restriktif, ketentuan tentang penyertaan mutlak adanya, yang dapat membuat selain pelaku (pleger) dari suati kejahatan, ...

Bagaimana seandainya pendekatan usul fikih dikawinkan dengan pendekatan hermeneutika? Kemudian pendekatan tersebut digunakan dalam mengkaji hukum perdata Islam. Demikianlah gagasan penting yang diusung dalam buku ini. Kalau selama ini kita mengenal hukum progresif, maka pendekatan usul fikih cum hermeneutika dapat dikatakan sebagai pendekatan hukum progresif. Melalui buku ini, berbagai masalah yang terkait dengan hukum keluarga Islam dikaji ulang dengan pendekatan tersebut, seperti ...

"Buku ini adalah sebuah 'risalah' yang berusaha memotret dinamika politik kaum perempuan di tengah peran media massa yang begitu gencar. Melalui media, perjuangan politik kaum perempuan menjadi efektif untuk disuarakan secara massif dan berkesinambungan. Dalam konteks perjuangan politik kaum perempuan, media massa harus dijadikan mitra sekaligus dikawal agar muatan yang disuarakan tidak mendiskreditkan kaum perempuan. Hal ini menjadi penting untuk menjaga pemberitaan media yang ...