Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana khusus. Secara definitif, hukum Pidana Umum dapat diartikan sebagai perundang- undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam kitab Undang-Undang HumumPidana (KUHP),serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. ...

Pedoman dan rujukan awal hukum pertanahan. Bagus untuk kalangan pemula ...

Please Visit www.getSCOOP.com to make a purchase. Tak hanya masyarakat awam yang akan mendapatkan kiat praktis sebelum meminta bantuan notaris, para mahasiswa hukum dan/atau kenotariatan akan memperoleh pencerahan pula. Bahkan, para praktisi hukum akan mendapatkan alternatif solusi dalam menangani kasus pendirian badan usaha. ...

Terdapatlah sebuah buku berjudul Say It Like Obama and WIN!: The Power of Speaking with Purpose and Vision, karya Shel Leanne, yang benar-benar menguak kekuatan orasi dan retorika Barack Obama. Di dalamnya, Shel Leanne sangat menyadari, isi pidato yang disampaikan Obama adalah perihal umum, namun justru dari sinilah dia bertanya-tanya, atas dasar apakah pidato lelaki hitam itu begitu mengesan di hati masyarakat. Dalam diskusi mengenai buku tersebut, muncul berbagai pandangan dari para ...

Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika debitor cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu ...

Buku ini membahas Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pengendaliannya; restrukturisasi dan revitalisasi perizinan; perizinan dan elemen-elemennya; perizinan di bidang bangunan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, transportasi, dan UKM; pengalaman beberapa negara terhadap perizinan yang mendukung investasi; putusan MA dan putusan PTUN dalam perkara perizinan. Izin merupakan keputusan tata usaha negara yang berisi pengaturan mengenai kegiatan yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh ...

Sumber hukum pidana seperti hukum lainnya adalah: a. Perundang-undangan; b. Kebiasaan; c. Yurisprudensi; d. Doktrin / Ajaran; dan e. Traktat. Dalam buku ini disamping memuat pasal-pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga dilengkapi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI). Dari yurisprudensi MARI yang dimuat tersebut dapat dilihat, bagaimana MARI melengkapi kekurangan yang terdapat dalam KUHP tersebut, di samping bisa dilihat penerapan ...

Korporasi sebagai subjek hukum pidana masih merupakan hal baru dan karenanya walaupun telah tercantum dalam perundang-undangan, penegakannya masih berjalan lamban. Buku ini menyoroti pertanggungjawaban korporasi di Indonesia sebagai subjek tindak pidana dengan menghadirkan pemaparan komprehensif tentang topik tersebut dalam perundang-undangan hukum pidana sekaligus perkembangan teori-teori yang mendasarinya. ...

Perbincangan dalam buku ini di bagi dalam enam bagian besar dan dimulai dengan pengantar akan hak asasi manusia serta kajian teoretis yang berkaitan dengan peradilan HAM. Pada bagian kedua, fokus perbincangan beralih kepada pelaksanaan yuridiksi pengadilan pidana menurut standar internasional dan pelaksanaan yuridiksi pengadilan pidana Indonesia terhadap pelanggaran HAM berat. Yang kemudian disusul dengan pemaparan akan kejahatan HAM berat di Indonesia, baik yang sudah diproses melalui ...

Naskah ini membahas satu persatu ketentuan yang diatur di dalam KUHAP, baik secara yuridis, yurisprudensi, maupun menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana. ...

Buku ini membahas materi PK (Peninjauan Kembali), sebagai upaya hukum istimewa untuk menegakan hukum yang disebabkan penyimpangan praktik dan peradilan sesat dalam perkara pidana. Pembahasannya antara lain landasan filosofis dan sejarah lembaga PK; syarat-syarat mengajukan PK; pengajuan, pemeriksaan dan putusan PK; serta studi kasus. ...

Demos "sekali waktu pernah ia berharap bisa bermimpi bertemu dengan sang presiden. Tapi bahkan mimpi pun tak kesampaian. Sekiranya kesampaian, rakyat buruh tani yang suka sekali bertanya itu sudah menyiapkan diri untuk bertanya-tanya. Ia akan siapkan seratus pertanyaan untuk presiden. Namun karena harapan untuk bermimpi pun tak berhasil diraihnya, rakyat buruh tani yang suka bertanya itu, sampai hari ini tak punya satu pun pertanyaan untuk presiden." "Sebagai ide demokrasi ...

Buku ini memberikan komentar yang kritis terhadap Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dimulai dari Undang-Undang tentang Hak Cipta (UU No. 19 Thn. 2002), UU No. 4 Thn. 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (PP No. 29 Thn. 2004), UU tentang Hak Paten (UU No. 14 Thn. 2001), UU tentang Merk (UU No. 15 Thn. 2000), UU tentang Rahasia Dagang (UU No. 30 Thn. 2000), UU tentang Desain Industri (UU No. 31 Thn. 2000), UU tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 ...

Buku ini secara gamblang membahas kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap kepentingan hukum dari negara yang terjadi dalam praktik ketatanegaraan atau disebut kejahatan ketatanegaraan. Kejahatan tersebut meliputi : - Kejahatan terhadap keamanan negara - Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden - Kejahatan berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban dan hak - Kejahatan terhadap ketertiban umum - Kejahatan terhadap kekuasaan umum ...

Buku ini menguraikan perkembangan kehutanan di Indonesia; perencanaan kehutanan; pengelolaan hutan; ilegal logging dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); perlindungan hutan, hutan kota; gugatan perwakilan dan penyelesaian sengketa kehutanan; hukum perkebunan. ...

Sumber-sumber konflik Papua dikelompokkan dalam empat isu. Pertama, masalah marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua akibat pembangunan ekonomi, konflik politik, dan migrasi massal ke Papua sejak 1970. Untuk menjawab masalah ini, kebijakan alternatif rekognisi perlu dikembangkan untuk pemberdayaan orang asli Papua. Isu kedua adalah kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk itu diperlukan semacam paradigma baru ...

Tak diragukan lagi, Bibit Samad Rianto kini menjadi simbol perlawanan terhadap koruptor. Dalam catatan Bibit, di negeri para bandit ini rata-rata terjadi 37 korupsi dalam sehari. Jangan heran bila Indonesia masih bertengger di posisi buncit dalam Indek ...