Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, ...

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN MELALUI GUGATAN PERDATA Buku ini mengajak kita untuk memahami secara komprehensif, bagaimana perjuangan datam proses pemutihan lingkungan hidup dilakukan dalam teori dan praktik di peradilan, serta sejauh mana hakim di Indonesia dapat berperan datam proses tersebut melalui putusan yang dijatuhkannya. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI Buku ini memberikan pengetahuan hukum secara teoretis dan praktis tentang ...

Masyarakat hukum adat, masyarakat adat, masyarakat adat, indigenous people, tribal people, saat ini kerap dibahas oleh berbagai kalangan dan dari berbagai perspektif. Meskipun ditemukan berbagai istilah yang berbeda, namun pada intinya menggambarkan entitas yang sama. Buku ini yang secara khusus menggunakan istilah masyarakat hukum adat mencoba menguraikan upaya pengakuan (rekognisi) yang telah dilakukan negara dalam terhadap masyarakat hukum adat. Buku ini menunjukkan bahwa negara melalui ...

Namun karena hukum tidak tertulis kurang menjamin sedangkan pembuatan perjanjian internasional semakin lama semakin bertambah Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memandang perlu untuk mentransformasikan hukum perjanjian internasional yang berbentuk tidak tertulis menjadi hukum tertulis ditambah dengan kaidahkaidah hukum perjanjian internasional yang baru tumbuh dan berkembang dalam satu konvensi. Akhirnya berhasil disahkan dua konvensi tentang hukum perjanjian internasional, yakni; Konvensi ...

Buku Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama: Suatu Tinjauan Kritis Karya Zainal Abidin Bagir, Jimmy Sormin. Membahas perihal Moderasi Beragama, sebagai program resmi pemerintah yang giat dipromosikan dalam beberapa tahun terakhir ini, adalah bentuk kehadiran negara untuk menanggapi realitas keagamaan mutakhir Indonesia. Isu-isu itu mencakup intoleransi dan diskriminasi atas dasar agama, hingga politisasi dan ancaman kekerasan dari kelompok agama. Bagian Pertama buku ini menggali ide moderasi ...

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Penyederhanaan perizinan. Persyaratan investasi. Ketenagakerjaan dan perlindungan UMKM. • Investasi. • Proyek pemerintah dan Kawasan Ekonomi khusus (KEK). * Upah minimum. • Pengaturan pesangon. • Jaminan ...

Dua topik yang dibahas dalam buku ini, korupsi dan terorisme mencerminkan politik hukum pidana yang celah dilaksanakan pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya. Strategi preventif dan represif yang dibangun tidak hanya melalui Undang-Undang, tetapi juga kelembagaannya, KPK dan BNPT. Ide/gagasan penulis telah dituangkan dalam Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang KPK, dan Undang-Undang Terorisme. Di dalamnya telah diuraikan sejarah singkat perkembangan dua strategi tersebut ...

Ide pada buku ini melihat pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari perkembangan hukum acara pidana di Indonesia. Meskipun bukan pilihan yang ideal, namun efektif dalam mengisi dan memperbaiki hukum acara pidana baik yang ada dalam KUHAP maupun undang-undang lain yang terkait dengan hukum acara pidana. Selain itu, tidak dipungkiri bahwa Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya dalam melakukan pengujian undang-undang telah memberikan warna baru dalam perumusan hukum ...

Dalam buku ini dapat dibaca perihal dinamika putusan mahkamah konstitusi dalam perubahan ketatanegaraan, pertama, dinamika ketatanegaraan kekuasaan legislatif bagi DPR mengenai jangkauan fungsi anggaran DPR, recall anggota DPR dan DPRD, batas hak imunitas anggota DPR dan kewenangan pengawasan MKD, jenis perjanjian internasional yang mensyaratkan persetujuan DPR, batas kewenangan DPR dalam pemilihan Hakim Agung, syarat hak menyatakan pendapat DPR, dan rapat konsultasi KPU-DPR yang tidak ...

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechstaat), dan bukan berdasarkan kekuasaan (machstaat). Demikian dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam rechstaat disyaratkan adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan syarat utama dan normatif dalam negara hukum yang melekat pada setiap warga negaranya. Pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia ...

Membuat pleidoi atau pembelaan dalam perkara pidana bukanlah suatu urusan yang mudah. Dalam hal pembuatan pleidoi, selain dituntut adanya sistematika berpikir, juga diperlukan penguasaan ilmu hukum ataupun ilmu sosial lainnya. Buku ini dapat digunakan sebagai penuntun guna mengatasi kesulitan dalam hal membuat pleidoi. Karena di dalamnya tidak saja memuat beberapa contoh pleidoi, dengan berbagai variasinya, namun juga menguraikan tentang bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh para ...

Buku ini membahas perkembangan reformasi intelijen di Indonesia pada periode Reformasi (1998-sekarang). Apa saja perubahan yang berlangsung dalam komunitas telik sandi pada era pasca Orde Baru? Bagaimanakah dinamika politik memengaruhi proses reformasi intelijen? Mengapa praktik penyalahgunaan kekuasaan dan politisasi terus berlangsung dalam badan intelijen meski demokratisasi telah berlangsung selama dua dekade lebih? Buku ini berupaya menjawab pelbagai pertanyaan penting tersebut dengan ...

ARIF SUMANTRI HARAHAP adalah seorang diplomat senior yang berkarir di saat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) masih dikenal sebagai Departemen Luar Negeri (Deplu). Membaca perjalanan kiprahnya sebagai diplomat yang melalang-buana ke banyak negara, Australia, Amerika Serikat, China, Kuwait, Bahrain, Malaysia, dan Venezuela, sangatlah menarik. Terlebih lagi, penulis mengungkap di buku ini aspek konteks “behind the scene” dari diplomasi yang diistilahkannya sebagai diplomasi tidak kentara ...

Editor: Khaerul Umam Noer, Titiek Kartika Hendrastiti, Lidwina Inge Nurtjahyo, Varinia Pura Damaiyanti Angka kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2021) mencatat, dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan seksual meningkat sebanyak 792%. Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai tempat, salah satunya Perguruan Tinggi. Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja. baik pada ruang privat maupun publik. Kekerasan seksual yang terjadi di ...

Diplomasi pada dasarnya adalah kegiatan politik dan dengan sumber daya yang baik dan terampil, unsur utama kekuatan. Tujuan utamanya untuk memungkinkan negara mengamankan tujuan kebijakan luar negeri mereka tanpa menggunakan kekerasan, propaganda, atau hukum. Untuk mencapai hal ini terutama melalui komunikasi antara agen diplomatik profesional dengan pejabat lain yang dirancang untuk mengamankan perjanjian. Meskipun itu juga termasuk kegiatan-kegiatan terpisah seperti mengumpulkan informasi, ...

Suatu tulisan tentang apa itu Public Performance di dunia musik yang selama ini seringkali disalahartikan sebagai performing, padahal konvensi internasional tidak menyebutnya demikian, termasuk pula kita seringkali tidak dapat membedakan antara public performance dan yang non-public performance. Buku ini mencoba untuk menyederhanakan penjelasan tentang apa itu public performance, khususnya di dalam hukum Indonesia, tetap sesuai dengan hukum internasional tanpa menguraikan konvensi-konvensi ...

Ada dua hal yang harus diperhatikan oleh kandidat politik: persepsi nilai kandidat dan positioning. Dari aspek persepsi nilai, kandidat harus memiliki keunggulan daya saing, atribut politik, kualitas figur, dan brand name; dan dari aspek positioning, kandidat mesti memiliki keunikan, ciri khas, perbedaan dengan kandidat lain, kebaruan/inovasi dalam memimpin, dan karakter dinamis dalam memimpin. Jika dua aspek itu baik, maka akan berdampak positif terhadap keputusan pemilih. Buku berjudul ...

Buku Intelijen dan Keamanan Nasional di Indonesia Pasca-Orde Baru bertujuan untuk menjelaskan kiprah intelijen negara di Indonesia selepas pengunduran diri Presiden Suharto pada tahun 1998. Kendati memiliki peran penting selaku “lini pertama dalam sistem keamanan nasional,” kajian tentang intelijen bisa dibilang masih sedikit jika dibandingkan studi tentang institusi militer atau kepolisian. Buku ini berupaya memperkaya khazanah studi intelijen, demokrasi, dan keamanan ...

DPR dan Defisit Demokrasi adalah memori kolektif bangsa dan negeri. Kedua penulisnya bukan orang yang punya kuasa dan hidup bergelimpang kekuasaan dan materi, melainkan hanya bagian dari saksi sejarah yang masih selalu berusaha mempertahankan idealisme. Pandangan di buku ini adalah cermin untuk melakukan evaluasi perjalanan demokrasi Indonesia di era baru yang diklaim sebagai ‘era reformasi’, yang penuh kegalauan bagi anak bangsa yang menyadarinya. Melaporkan keadaan negeri dan ...

Orde Baru merupakan suatu periode dalam lintasan sejarah Indonesia yang selalu menarik untuk dibahas secara akademik. Selama lebih dari tiga dekade, periode Orde Baru hanya direpresentasikan oleh satu rezim pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia ke-2, Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto. Dalam konteks itu, buku ini bermaksud untuk mengulas bagaimana kerja-kerja intelijen dilakukan pada masa Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto saat itu. Berbeda dari ...