Kebanyakan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani oleh Pengadilan Agama 'tersembunyi dalam perkara-perkara cerat gugat yang diajukan pihak istri. Alasan istri meminta cerai pada umumnya adalah penelantaran ekonomi oleh sang suami, suatu tindakan yang menurut hukum merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai seorang hakim yang secara langsung menangani kasus-kasus rumah tangga, penulis bermaksud mengenalkan ruang lingkup dan studi kasus KDRT di ...

Semua tulisan ini terinsipirasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 yang berkaitan dengan permohonan yudicial revieuw terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai status anak luar kawin terhadap Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh seorang perempuan berinisial Mcc. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa anak yang dilahirkan ...

Kehadiran buku ''Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD'' ini merupakan pedoman yang menguraikan secara lengkap tata cara dan persyaratan-persyaratan dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Sehingga buku ini dapat dijadikan sumber referensi dalam penegakan hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD baik bagi Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, KPU/Bawaslu Provinsi, KPU/Panwaslu Kabupaten/Kota, PPK/Panwaslu Kecamatan, atau ...

Sempitnya ruang lingkup pengaturan undang-undang menyangkut persoalan ketidakhadiran dalam proses berperkara telah menimbulkan banyak masalah di dalam praktik persidangan perkara perdata, khususnya dalam perkara-perkara yang mengandung sengketa (contentiosa). Undang-undang hanya mengatur mengenai ketidakhadiran pihak penggugat hanya dalam Pasal 124 HIR/148 RBg saja, sedangkan terhadap ketidakhadiran pihak tergugat hanya diatur oleh Pasal 125-129 HIR/149-153 Rbg, sehingga tidak heran jika ...

Bagaimana seandainya pendekatan usul fikih dikawinkan dengan pendekatan hermeneutika? Kemudian pendekatan tersebut digunakan dalam mengkaji hukum perdata Islam. Demikianlah gagasan penting yang diusung dalam buku ini. Kalau selama ini kita mengenal hukum progresif, maka pendekatan usul fikih cum hermeneutika dapat dikatakan sebagai pendekatan hukum progresif. Melalui buku ini, berbagai masalah yang terkait dengan hukum keluarga Islam dikaji ulang dengan pendekatan tersebut, seperti ...

Buku ini diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan Kecerdasan dan Lingkungan Pendidikan, di Program Pasca Sarjana (PPS) Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung.. Oleh karena itu buku ini disusun seperti module (Modularized Learning Materials). Pada setiap topik pembahasan dicantumkan "Tujuan Pembelajaran" serta kata-kata kunci yang bakal ditemukan pada topik itu. Dengan tujuan pembelajaran diharapkan pembaca dapat mencari tahu apakah tujuan pembelajaran itu seluruhnya ...

Beda buku ini dengan penulis lain adalah karena penulisnya menyuguhkan petunjuk berbagai agama dan ilmu pemerintahan yang selama ini merupakan cikal bakal sekularisme tanpa ada unsur fanatisme. Selain dari pada itu memperlihatkan bahwa state of the art ilmu pemerintahan adalah kewajiban itu sendiri yang terlihat dalam hubungan antara rakyat dan penguasa dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan. ...

Dalam buku ini dijelaskan oleh Penulis masalah-masalah yang berkaitan dengan administrasi peradilan yang disesuaikan dengan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Peradilan (BINDALMIN) yang selama ini diterapkan oleh Mahkamah Agung RI sejak 24 Januari 1991 terhadap empat lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001 /SK/ 1991. Pembahasan secara praktis mengenai hukum acara ...

Buku kecil ini ditulis adalah karena dorongan kebutuhan bahan rujukan yang penulis lihat sebagai kenyataan dalam studi dan perkuliahan, di mana dimensi politik dan hukum merupakan dua lahan disiplin ilmu, yang pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan, bahkan kedua-duanya saling menunjang, terjalin berkelinda isi-mengisi, baik dalam rangka pembahasan secara teoritis maupun dalam rangka praktik lapangan, di semua forum keilmuan, lembaga pemerintahan dan instansi yang bersentuhan dengan sisi-sisi ...

Buku yang berada di tangan pembaca ini telah berhasil penulis rampungkan di celah-celah kesibukan tugas sehari-hari, adalah semata-mata untuk membantu pensosialisasian materi hukum yang terkandung di dalam Yurisprudensi konstan Mahkamah Agung RI dan Kompilasi Huku Islam yang akhir-akhir ini terindikasi mengarah kepada reformasi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Masalah kewarisan dalam pandangan Islam merupakan bagian dari : 233n syari'ah yang pelaksanaannya harus benar-benarmengacudan ...

Buku ini penulis susun dengan tujuan untuk menambah khazanah pustaka tentang Perbankan Syariah. Berkaitan dengan materi Perbankan Syariah sebenarnya telah banyak buku yang mengkaji tentang hat ini. Namun umumnya buku-buku tersebut mengkaji Perbankan Syariah tentang produk dan ketentuan administrasi Bank Syariah. Buku ini merupakan kajian Perbankan Syariah dari sisi lain, yaitu aspek-aspek yang selama ini menjadi kajian Hukum Ekonomi Nasionat seperti masalah Badan Hukum Bank, Jaminan, Good ...

Buku ini diterbitkan untuk dapat dijadikan pedoman bagi para mahasiswa ilmu pengetahuan sosial, khususnya para mahasiswa Ilmu Pengetahuan Hukum, yang akan mempersiapkan diri dalam melakukan penelitian guna membuat skripsi, tesis atau karangan ilmiah. Buku ini merupakan pedoman sederhana bagi para pemula dalam membuat karya ilmiah. Bahan-bahannya diangkat dari berbagai buku metode penelitian ilmu sosial, dan dari pengalaman penulis dalam membimbing pembuatan skripsi para mahasiswa atau ...

Bagaimanakah pengaturan kepemilikan rumah oleh Pemerintah di negeri ini. Bolehkah orang asing membeli dan memiliki rumah (property) di Indonesia?. Pertanyaan ini sangat relevan dikaitkan dengan tuntutan pasar dan ekonomi global. Dalam konteks keagrariaan Indonesia, Pertanyaan itu juga sekaligus dihadapkan pada dua tuntutan, yakni tuntutan prinsip nasionalitas dalam pemilikan tanah berikut bangunan dan tuntutan pemenuhan kebutuhan rumah bagi warga negara serta keluarganya, sebagai salah satu ...

Sistem Politik Lokal (SPL) dimana Dinamika Politik Lokal (DPL) inklusif didalamnya, sangat kasuistis, karena sesuai dengan irama Otonomi Daerah (Otda), maka setiap daerah Tingkat I dan II, mengalami dinamika politiknya masing-masing. Namun demikian, ada sejumlah rujukan yang dapat digunakan untuk uji empiris, guna mendapatkan gambaran yang relatif utuh dari setiap DPL tersebut. ...

Sistem politik Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan jaman. Diperlukan suatu sistem politik yang memiliki kapabilitas yang kuat sehingga dapat menjawab berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus disadari dengan berbagai tekanan yang datang dari dalam maupun luar dapat berupa tuntutan dan dukungan akan membawa suatu sistem politik menjadi kuat atau sebaliknya menjadi lemah. Indonesia sebagai suatu bangsa yang kuat ...