Edisi kedua Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional hadir di tengah berlanjutnya reformasi hukum pidana Indonesia yang semakin dinamis. Disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menegaskan bahwa kodifikasi belum mencapai titik final, melainkan terus bergerak melalui koreksi, penyesuaian, dan bahkan pergeseran arah kebijakan. Perkembangan ini tidak hanya berdampak pada aspek prosedural dan pemidanaan, tetapi juga ...

Buku ini menghadirkan kompilasi terkini regulasi di bidang hukum telematika dan pelindungan data pribadi di Indonesia. Di dalamnya dimuat UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta UU RI 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai pembaruan terbaru rezim hukum digital nasional. Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, buku ini juga dilengkapi dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan ...

Perbandingan hukum (recht vergelijking) adalah suatu kegiatan membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain ataupun membandingkan lembaga hukum (legal institution) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain. Dengan perbandingkan hukum itu akan ditemukan unsur-unsur persaman (similaritas) dan unsur-unsur lembaga atau sistem itu. Perbandingan hukum pidana (comparative criminal law), yaitu dengan membandingkan sistem dan ketentuan pidana di ...

Daftar Isi 1. Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional: Kodifikasi atau   Kompilasi? 2. Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia 3. Tindak Pidana Terosisme 4. Tindak Pidana korupsi 5. Tindak Pidana Pencucian uang 6. Tindak Pidana Narkotika ...

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 merupakan rujukan dasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang mengatur tata cara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Buku ini menghadirkan teks resmi KUHAP 2025 secara utuh dan lengkap. Diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan praktisi, akademisi, mahasiswa, dan aparatur penegak hukum. Pasal-pasal dalam buku in' disusun dengan format yang sesuai dengan penataan naskah resmi, dengan indeks tematik ...

Ilmu Negara sebagai mata kuliah dasar dan pengantar bagi mahasiswa Fakultas Hukum termasuk dalam kelompok mata kuliah yang tidak populis. Pokok-pokok ajarannya begitu membingungkan, sulit dihafalkan, bahkan ujiannya pun dianggap tidak jelas. Mata kuliah hukum ini namanya diawali dengan kata “ilmu” bukan “hukum”. Ilmu dimaknai sebagai genus yang mutlak untuk dipelajari sebelum mempelajari hukum yang merupakan spesies dari padanya. Jelas sudah mengapa sulit memahami ilmu negara, tidak ...

Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Dilengkapi Arbitrase Online dan Arbitrase Syariah) Edisi Kedua Buku bertajuk Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis (Online-Syariah) ini berisi sebanyak 8 bab dengan substansi Bab 1 Penyelesaian Sengketa Bisnis. Bab 2 Penyelesaian Sengketa melalui Ligitasi. Bab 3 Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase. Bab 4 Arbitrase Syariah. Bab 5 Arbitrase Online. Bab 6 Mediasi. Bab 7 Negosiasi dan Konsiliasi. Bab 8 Alternatif ...

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Hukum dan HAM bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hukum dijadikan batasan dan pengawal yang dapat merealisasikan perwujudan dan keadilan dan HAM. Selain itu, hukum sebagai alat yang mengatur untuk mendapatkan hak yang sama dan mempertahankan HAM. Buku ini memaparkan konsep dasar dan prinsip-prinsip HAM, HAM sebagai suatu disiplin Ilmu, ...

Hukum Agraria Indonesia Edisi Kedua Pembentukan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) bertujuan untuk merombak dan memperbarui hukum agraria lama. Dasar-dasar hukum bagi kesatuan dan kesederhanaan hukum agraria nasional serta kepastian hukum dan haknya tercantum dalam undang-undang ini. Dengan lahirnya UUPA, hukum tanah warisan Hindia Belanda yang diatur dalam Buku II KUH Perdata mengenai benda (khusus tanah), Agrarische Wet, dan peraturan pelaksanaannya ...

Buku ini membahas hukum persaingan usaha di Indonesia secara komprehensif dan up to date. Dengan menyajikan analisis mendalam tentang regulasi yang mengatur persaingan usaha, buku ini memberikan wawasan mengenai tujuan, asas, penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia, dan perkembangan hukum persaingan usaha internasional. Dalam buku ini, para penulis mengajak pembaca untuk memahami pengaturan hukum ini dalam konteks pasar yang dinamis dan kompleks, serta dampaknya terhadap ekonomi dan ...

Sinopsis : Dewasa ini, permasalahan dalam bidang ketenagakerjaan merupakan isu yang marak diperbincangkan, baik pada skala nasional maupun internasional. Hukum ketenagakerjaan (labor law) di Indonesia merupakan bagian dari hukum yang kontroversial, politis, dan sensitif. Topik tersebut menjadi penting untuk dikaji secara komprehensif. Dengan kompleksitas yang dimiliki, hukum ketenagakerjaan tidak cukup jika hanya dibahas secara mendasar. Buku ini dipetakan ke dalam 9 (sembilan) pokok ...

Peluncuran Edisi Kedua buku ini berlatar beberapa pertimbangan. Pertama, menyempurnakan daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang HAKI. Melengkapinya terasa perlu untuk membantu pembaca memperoleh informasi yang lebih baik. Sampai dengan akhir tahun 2024, beberapa undang-undang yang baru dan peraturan pelaksanaannya telah ditetapkan sejak buku ini pertama kali diterbitkan. Kedua, selain memperbaiki tata letak dan perwajahan buku, juga dilakukan penyempurnaan dalam bentuk ...

Buku ini disusun secara sistematis berbasis data serta kejadian empiris di dunia dan di Indonesia. Buku ini menyuguhkan pandangan tajam dan menyeluruh tentang dunia hukum perbankan. Dimulai dari sejarah dan dinamika hukum perbankan global, hingga respons para pemangku kebijakan Indonesia dengan mengesahkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk menghadapi berbagai badai krisis keuangan. Disusun dengan pendekatan analitis historis, buku ini mengajak Anda memahami bahwa hukum perbankan ...

Tindak pidana terhadap keamanan negara sudah diatur dalam KUHP Lama yang terkait dengan makar, pengkhianatan terhadap negara, dan tindak pidana yang berkaitan dengan ideologi negara (Pancasila). Namun, pembahasan tersebut masih cukup terbatas dalam hal pengaturan dan penerapan ancaman yang lebih luas terhadap keamanan negara. Oleh karena itu, KUHP Baru hadir untuk mengatur dan menyempurnakan pembahasan mengenai tindak pidana tersebut. Buku Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara mengulas ...

Pembuktian sebagai titik sentral dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Sebab, melalui tahapan pembuktian, terjadi suatu proses, cara, dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Buku ini menyajikan perbandingan hukum pembuktian pidana di negara civil law ...