PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN MELALUI GUGATAN PERDATA Buku ini mengajak kita untuk memahami secara komprehensif, bagaimana perjuangan datam proses pemutihan lingkungan hidup dilakukan dalam teori dan praktik di peradilan, serta sejauh mana hakim di Indonesia dapat berperan datam proses tersebut melalui putusan yang dijatuhkannya. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI Buku ini memberikan pengetahuan hukum secara teoretis dan praktis tentang ...

Dua topik yang dibahas dalam buku ini, korupsi dan terorisme mencerminkan politik hukum pidana yang celah dilaksanakan pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya. Strategi preventif dan represif yang dibangun tidak hanya melalui Undang-Undang, tetapi juga kelembagaannya, KPK dan BNPT. Ide/gagasan penulis telah dituangkan dalam Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang KPK, dan Undang-Undang Terorisme. Di dalamnya telah diuraikan sejarah singkat perkembangan dua strategi tersebut ...

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechstaat), dan bukan berdasarkan kekuasaan (machstaat). Demikian dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam rechstaat disyaratkan adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan syarat utama dan normatif dalam negara hukum yang melekat pada setiap warga negaranya. Pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia ...

Ada beberapa pemikiran dan latar belakang yang menjadi alasan dan tujuan yang mendorong penulis segera menyelesaikan penulisannya. Pertama, untuk memberi bekal pemahaman yang dasar kepada para mahasiswa dan siapapun yang berminat mengetahui, mempelajari atau mendalami ilmu hukum tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Bekal dasar bagi mereka sebelum atau yang berminat menekuni keahlian di tiap jenis HAKI. Kedua, sebagai wujud pemenuhan kesanggupan dan janji penulis kepada para mahaguru ...

Secara filosofis keberadaan buku ini adalah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan di seluruh Indonesia dalam membuat akta badan usaha. Badan usaha dapat dibedakan menjadi dua macam, berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum, meliputi perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. Sedangkan yang tidak berbadan hukum, meliputi persekutuan firma dan persekutuan komanditer. Untuk mendapat pengakuan sebagai badan hukum, maka badan usaha ...

Hukum membutuhkan para sarjana yang “bijak” dan berkomitmen dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Ini akan mungkin dihasilkan dari para sarjana yang memahami filosofi hukum secara baik. Hukum yang memberikan “roh” dan hidup di tengah masyarakat. Di samping itu, filsafat hukum dapat membawa para ahli hukum dari cara berpikir hukum secara formal ke realitas sosial. Filsafat hukum juga dapat membawa para ahli hukum untuk melihat jauh ke depan. Demikian itu akan lebih ...

Pengantar Hukum Indonesia maupun pengantar ilmu hukum sama-sama merupakan pengantar untuk mempelajari hukum, dan merupakan matakuliah dasar yang wajib dikuasai oleh setiap mahasiswa fakultas syariah dan hukum. Pengantar hukum Indonesia mempelajari hukum yang berlaku di suatu tempat (dalam hal ini Indonesia), serta terikat pada waktu tertentu (dalam hal ini hanya hukum yang sedang berlaku saat ini saja). Pengantar Hukum Indonesia merupakan pengantar untuk mempelajari ...

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI ...

Buku ini mendeskripsikan perjalanan panjang eksistensi Peradilan Agama dalam hukum positif di Indonesia, khususnya tentang kompetensi Peradilan Agama yang selalu dinamis dari waktu ke waktu. Buku ini menguraikan secara komprehensif penerapan hukum Islam antara  daerah satu dan daerah lainnya dan regulasi yang menjadi dasar kewenangan Peradilan Agama.  Selanjutnya dipaparkan pula analisis  konstelasi  politik  dan  teori-teori  yang  memengaruhi  ...

Ditujukan bagi mahasiswa yang pemula mengenal dunia hukum. Buku Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi ini menyajikan berbagai tema secara komprehensif dengan sistematika yang sederhana sehingga mudah dipahami. Edisi revisi mengalami perubahan total dalam Bab 1 (Karakteristik Ilmu Hukum), sedangkan bab-bab lainnya tetap seperti semula. Rentang pembahasannya berkisar pada karakteristik ilmu hukum dan kaitan ilmu hukum dengan norma sosial, tujuan hukum, dan masalah hak dalam hukum. Kemudian ...

Pembangunan hukum pidana nasional yang bertumpu pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat telah lama menjadi impian dan harapan masyarakat. Harapan itu yakni terbentuknya KUHP nasional sebagai pengganti KUHP yang berlaku saat ini. Namun demikian, harapan itu belum kesampaian. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dibentuklah berbagai undang-undang (UU) yang memuat norma, sanksi pidana, dan hukum acara pidana yang bersifat khusus. Terbentuknya berbagai UU tersebut sedikit banyak akan ...

Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menyambut baik terbitnya buku. Menurut saya buku ini penting ada di ruang-ruang diskusi, di kampus-kampus untuk jadi bahan perbincangan termasuk bagi para praktisi hukum. Sekali lagi, buku ini bukan saja untuk menambah khasanah literatur yang sudah ada, tetapi juga memberi pertimbangan dan panduan dalam memahami hukum bisnis. (La Nyalla Mattalitti-Ketua DPD Republik Indonesia) Kita tahu bersama praktik perdagangan barang atau ...

Tujuan utama dibentuknya Pengadilan Niaga ialah agar dapat menjadi sarana hukum penyelesian utang-piutang di antara para pihak yaitu debitor dan kreditor secara terbuka, dan efektif, sehingga dapat meningkatkan penyelenggaraan kegiatan dan kehidupan perekonomian. Seiring dengan cepatnya perubahan dalam dunia usaha dan bisnis, yang salah satunya digerakkan oleh teknologi, dengan hadirnya bisnis online yang menjadikan dunia seakan-akan tidak ada sekatnya, maka usulan dari penulis buku ini agar ...

Kartel merupakan kesepakatan antara para pelaku usaha sejenis untuk melakukan pengaturan secara bersama-sama dengan tujuan menekan persaingan atau menghilangkan persaingan sama sekali di antara para pelaku usaha tersebut, sehingga mereka meraih keuntungan yang besar dan mempertahankan posisinya di pasar yang bersangkutan. Praktik kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha hampir selalu dilakukan secara lisan dengan tujuan meniadakan bukti. Sulitnya menemukan bukti langsung berupa ...

Aspek hukum pelayanan kesehatan yang merupakan salah satu bagian terpenting hukum kesehatan perlu dimasyarakatkan agar masing-masing pihak memahami kewajiban, hak, tugas, dan perlindungan hukum baginya. Tenaga kesehatan harus mengutamakan indikasi medis dan tidak diskriminatif, demi kepentingan terbaik bagi pasien yang sesuai indikasi medis. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik dituntut berupaya maksimal agar tidak terjadi malapraktik yang ...

Buku Hukum Pemerintahan dalam Perspektik Hukum Positif dan Hukum Islam yang ada di tangan pembaca ini ditulis untuk menambah refrensi mata kuliah hukum pemerintan di Indonesia serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik akademisi, praktisi, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya di bidang hukum pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, buku ini ditulis secara luas dan mendalam maka buku ini membahas mengenai; Hukum, Hukum Islam, Konsep Negara, Konsep Negara Hukum, Konsep Negara Dalam Islam, ...

Hukum islam mencerminkan seperangkat norma llahi yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Buku yang berada di hadapan pembaca ini menguraikan dengan terang dan jelas mengenai hukum lslam: Pengantar llmu Hukum lslam di lndonesia antara iain pengertian, Ruang Lingkup, Tujuan Hukum lslam; Sumber Hukum lslam; Asas Hukum lslam;kaidah Hukum Islam serta Ahkamul Khamsah ...

Buku ini sangat komprehensif menjelaskan tidak hanya tentang hukum perdagangan internasional, namun kita juga diberikan pemahaman tentang cabang-cabang hukum internasional yang beragam. —Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran     Di era disrupsi teknologi digital dan revolusi industri 4.0 seperti sekarang, buku ini sangat bermanfaat bagi para mahasiswa, akademisi maupun praktisi untuk lebih memahami berbagai isu dan ...

Hans Kelsen (1881-1973) adalah salah satu pemikir besar dunia dalam bidang hukum. Kemunculan pemikiran Kelsen merupakan salah satu momentum diakuinya hukum sebagai ilmu tersendiri yang berbeda dengan ilmu lain. Pemikiran-pemikiran yang dikupas dalam buku ini bersifat mendasar, mengenai hakikat hukum dan strukturnya. Teori umum tentang hukum yang dikembangkan oleh Kelsen meliputi dua aspek penting, yaitu aspek statis (nomostatic) yang melihat perbuatan yang diatur oleh hukum, dan aspek ...