“Banyak yang belum ‘ngeh’, Indonesia sudah menjadi ‘surga’ bagi penyelundupan. Peta penyelundupan yang tengah menyerbu Indonesia ‘dikulik’ dalam buku ini. Ada cukup banyak info yang mencoba ‘membongkar’ literasi penyelundupan, mulai dari penyelundupan pakaian bekas hingga emas; mulai dari narkotika, minuman keras sampai handphone, mobil & moge, hingga minyak bumi. NGERI sekali, puluhan triliun kerugian negara dirampok tanpa jeda oleh para penyelundup. Buku ini tidak hanya ...

1 ...

Hukum lingkungan adalah salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena memuat banyak aspek seperti: hukum administrasi,  hukum pidana, dan  hukum perdata. Ketentuan dan peraturan di dalamnya bertujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya dalam rangka  menjamin kelestariannya demi generasi mendatang. Buku yang ada di tangan pembaca bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari matakuliah “Hukum Lingkungan”. ...

Kebingungan pada umumnya menimpa para mahasiswa hukum, ketika akan memulai suatu kegiatan penelitian untuk penyusunan tugas akhir, baik berupa skripsi maupun tesis atau disertasi. Bingung, langkah-langkah apa yang harus dilakukan, dari mana harus memulai, topik dan masalah apa yang perlu untuk dikaji, cara merumuskan masalahnya seperti apa, pendekatan dan teori apa yang harus dipilih, metode penelitian hukum apa yang perlu diikuti, cara mengumpulkan dan mengolah datanya seperti apa, dan ...

Kekuatan buku ini adalah pada banyaknya materi yang merujuk pada nash Al-Qur’an, yang selama ini banyak terabaikan oleh studi-studi tentang hukum perikatan. Oleh karenanya, membaca hukum perikatan Islam selaksa pula sedang dituntut untuk mempelajari tafsir tentang hukum Islam. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., Wakil Dekan I FEBI IAIN Purwokerto Buku ini sangat dibutuhkan untuk melayani kebutuhan umat Islam Indonesia dalam menjalankan perekonomian mereka terutama di bidang perikatan ...

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih tepat mengenai bagaimana Direksi menjalankan fungsinya sebagai organ Perseroan Terbatas, harus mengaitkan tindakan Direksi tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lain, putusan hakim dan juga keputusan dari instansi lain yang terkait. Ada berbagai macam duduk soal yang yang dihadapi oleh Direksi dalam menjalankan PT yang tidak selamanya diatur dalam ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas atau mungkin juga permasalahan yang dihadapi Direksi ...

Berawal dari pandangan Pengadilan yang menyatakan bahwa paling tidak untuk 3 buah perkara kartel, yaitu perkara fuel surcharge, minyak goreng dan industri farmasi kelas terapi amlodipine, upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menggunakan alat bukti tidak langsung (indirect evidence) pun ditolak oleh Pengadilan karena Pengadilan tidak mengakui bukti tidak langsung sebagai bukti yang sah untuk memutuskan perkara kartel. Dan seiring berjalannya waktu terdapat perubahan sikap ...

Buku ini hadir untuk memberikan pandangan dan ruang diskursus proses penegakan hukum tehadap ASN dan kepala daerah selama penyelenggaraan Pilkada, dan semoga kehadiran buku ini bisa dijadikan pedoman bagi ASN untuk tetap menjaga asas netralitas sebagai ASN dalam Pilkada. ...

Buku ini hadir untuk memberikan pandangandan ruang diskursus atas proses penanganan pelanggaran administrasi Pemilu. sehingga harapannya kedepan buku ini dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara dan axuan bagi seluruh stakeholder kepemiluan untuk dapat menjadi salah satu rujukan dari proses penanganan pelanggaran administrasi Pemilu. ...

Karya Dr. Edy Ikhsan ini mengambil posisi yang distingtif dengan  arus utama Ilmu Hukum yang cenderung normatif dan positivistik. Buku ini justru mengandaikan bahwa hukum dan semua bentuk kebijakan publik adalah bersifat 'politis': ia produk pertarungan kepentingan dan subyektivitas. Karena itu, penulis meyakinkan kita bahwa hukum pertanahan, putusan pengadilan, serta pengakuan hak-hak masyarakat atas tanah selalu berubah dan dinamis karena ia selalu ditafsir dan dikonstruksi secara sosial ...

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan di antara manusia, yang di antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain tidak hanya berlainan, tapi terkadang saling bertentangan. Untuk menghindari timbulnya sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan hukum untuk ...

Buku ini selain menyajikan materi dasar hukum bisnis, tetapi buku ini juga menyajikan aspek kontemporer yang meliputi misalnya financial technology (fintech), uji tuntas hukum (legal due diligence), aspek hukum dalam endorsement, sustainability dalam bisnis, omnibus law, perizinan berbasis online single submission (OSS), hingga revolusi industri 4.0, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Dengan demikian, para pembaca mendapat pengetahuan yang komprehensif tentang hukum ...

Mempelajari keuangan negara dengan hukum keuangan negara adalah dua hal yang berbeda. Apabila yang pertama disebutkan mempelajari aspek teknisnya, maka hukum keuangan negara mempelajari aspek legalistik atau dasar hukum dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan mempelajari aspek atau dasar hukum dalam pengelolaan keuangan negara, maka kita dapat mengerti dan memahami bagaimana mengatur pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan anggaran, penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran, ...

Dibandingkan dengan sumber daya alam, kekayaan intelektual merupakan sumber daya yang tidak akan pernah habis, bahkan akan bertambah seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menggunakan kemampuan akal pikir, manusia berupaya berdayagunakan kecerdasan intelektualnya untuk menciptakan berbagai karya hasil kreasi dan inovasi manusia, dapat berupa suatu ciptaan, produk, dan proses yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia menjalani kehidupannya. Karya-karya manusia ...

Buku Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada di tangan pembaca ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik akademisi, praktisi, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya di bidang hukum khususnya hukum hak asasi manusia, hukum humaniter, hukum internasional dan hukum nasional. Oleh karena itu, buku ini ditulis terdiri dari 9 Bab yaitu Bab I Hukum; Bab II Negara Hukum; Bab III Hak Asasi Manusia; Bab IV Perioderisasi Perkembangan Hak Asasi Manusia; Bab V Ruang Lingkup Hukum Hak Asasi Manusia; ...

Buku Omnibus Law (Teori dan Penerapannya) ini berisi latar belakang pembentukan omnibus law di Indonesia, khususnya pembentukan omnibus law pada masa setelah orde Reformasi. Buku ini juga mengulas dampak banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak masa penjajahan Belanda dan ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Salah satu aturan yang ada yaitu berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama dinyatakan berlaku seperti KUH Perdata maupun KUH Dagang. ...

Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya, dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Salah satu akta autentik yang dibuat Notaris berupa perjanjian Kredit bank yang pada umumnya telah dipersiapkan oleh pihak bank selaku kreditur, yang memuat serangkaian klausula dengan ...

Pengadilan merupakan poros sistem hukum dan merupakan aspek praktis yang kokoh untuk mengharuskan masyarakat menghormati hukum-hukum syara’. Dengan adanya pengadilan, hukum syara’ menjadi berwibawa dan dapat terimplementasikan dengan efektif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebab melalui pengadilan, kebenaran akan ditegakkan, kebatilan akan disalahkan, keadilan dan objektivitas hukum akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat baik muslim mupun nonmuslim. Buku Peradilan Islam ini ...

Buku ini membahas produk pengadilan di bidang keperdataan menjadi dua bagian, yaitu "Putusan" dan "Penetapan". Putusan dilihat dari fungsinya dalam mengakhiri perkara menjadi "putusan akhir" dan "putusan sela". Penetapan merupakan produk pengadilan berupa keputusan atas perkara permohonan. Permohonan merupakan gugatan yang bersifat volunteer atau sepihak tanpa adanya pihak lawan. Perkembangan terakhir, upaya Mahkamah Agung dalam beracara di Pengadilan atau e-Court. Hal ini dapat menjembatani ...