Pembangunan yang tengah giat dilakukan pemerintahb kerap berbenturan dengan masalah pengadaan tanah. Agar tidak melanggar hak pemilik tanah, pengadaan tanah tersebut mesti dilakukan dengan memerhatikan prinsip-prinsip kepentingan umum (public interest) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Buku ini mengkaji secara detail penerapan prinsip kepentingan umum, mulai dari zaman pendudukan Belanda, Jepang, berlakunya UUPA, hingga diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang ...

Daftar Isi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan BAB I Ketentuan Umum BAB II Kedudukan dan Keanggotaan BAB III Tugas dan Wewenag BAB IV Pemilihan dan Pemberhentian BAB V Hak Keuangan/Administrastif dan Protokoler, Tindakan Kepolisian, Kekebalan, Serta Larangan BAB VI Kode Etik, Kebebasan, Kemandirian, dan Akuntabilitas BAB VII Pelaksanaan BPK BAB VIII Anggaran BAB IX Ketentuan Pidana BAB X Ketentuan Peralihan BAB XI Ketentuan ...

-KUH Perdata - UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999 - Keempat 2002) - UU Kepolisian Negara 2003 - UU Peradilan Anak - UU Kepegawaian Lengkap - UU HAKI - UU Ketenagakerjaan lengkap - UU Sisdiknas 2003 - UU Mahkamah Konstitusi - UU Advokat 2003 - UU Serikat Buruh - UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri 2004 - Amandemen UU Tindak Pidana Pencucian Uang - Amandemen UU Bank Indonesia - Himpunan Peraturan Kesehatan - Himpunan ...

Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang,Merger,Likuida ...

Kejahatan Transfer Dana Buku kami ini disusun berdasarkan kajian terhadap kasus-kasus yang terjadi di masyarakat dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Buku ini memaparkan teori-teori hukum, doktrin-doktrin, dan konsep-konsep hukum serta penerapannya dalam kasus-kasus transfer ...

Profesi hukum adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile) karena bertujuan menegakkan hukum & keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ironisnya profesi yang semestinya dapat secara adil menyelesaikan persoalan-persoalan hukum di negeri ini kerap mendapat sorotan negatif dari masyarakat. Hal itu disebabkan banyak profesional hukum yang kurang mendalami atau menjiwai secara sungguh-sungguh kode etik dari profesi hukum yang dijalankan. Buku ini mengkaji secara panjang lebar tentang ...

Etika Profesi Hukum Oleh: Suhrawardi K. Lubis, S.H. Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN A. Pengertian Etika B. Hubungan Etika Dengan Profesi Hukum BAB II PROFESI HUKUM A. Pengertian Profesi B. Profesi Hukum dan Etika Profesi Hukum B.1. Profesi Hakim B.2. Profesi Penasihat Hukum B.3. Profesi Notaris BAB III BAIK DAN BURUK A. Pengertian B. Ukuran BAik Buruk B.1. Menurut Ajaran Islam B.2. Adat Kebiasaan B.3. Kebahagiaan (Hedonisme) B.4. Bisikan Hati (Instituisi) B.5. Evolusi B.6. Utilitarisme B.7. Paham ...

Di Indonesia Huku Dagang duatur/bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Tahun 1848 dan peraturan perundang-undangan di luar KUHD.Dalam KUHD di atur antara lain, bentuk-bentuk perusahaan seperti perseroan Firma, Perseroan Terbatas Tahun 1848, Perantara Perdagangan, surat-surat berharga, asuransi, dan pengangkatan di darat dan di laut. Hukum Dagang di luar Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang memuat perihal Hukum Perbankan dan ...

Buku ini memuat UU RI No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan meliputi ketentuan umum, pendidikan kebidanan, registrasi dan izin praktik, bidan warga-warga Indonesia, bidang warga-warga asing, praktik kebidanan, hak dan kewajiban, organisasi profesi bidan, pendayagunaan bidan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup serta dilengkapi dengan Permenkes RI terbaru. Dilengkapi : - Permenkes RI No. 5 Tahun 2019 - Permenkes RI No. 4 Tahun 2019 - Permenkes RI No. 47 ...

KUHAP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tidak pidana. sekaligus untuk memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harga diri kepada tersangka atau terdakwa untuk menghindari kesewenang-wenangan. Bagi pihak-pihak yang berkecimpung di bidang yang berkaitan dengan penegakan hukum. baik ...

Buku yang berada di hadapan pembaca ini merupakan hasil karya seorang yang berkompeten dalam bidangnya. Buku ini membahas baik secara teoretis dan praktis mengenai pemerintahan daerah di Indonesia yang meliputi arti dan terminologi pemerintahan daerah, substansi hukum pemerintahan daerah di Indonesi, struktur penyelenggaraan pemerintahan daerah, mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah kebijakan politik dalam otonomi daerah, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan ...

ingkungan sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan mesti dijaga kelestariannya. Kelestarian lingkungan terkait erat dengan kesejahteraan suatu bangsa, karena lingkungan hidup adalah salah satu aset ekonomi yang sangat berharga untuk di berdayakan. Semakin ramah suatu bangsa terhadap lingkungannya, semakin besar peluang untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di negaranya. Beradasarkan hal tersebut, pengenalan tentang aspek-aspek hukum lingkungan mutlak diperlukan dalam ramgka menciptakan ...

Hutan di Indonesia merupakan harta kekayaan yang tidak ternilai maka hak-hak negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga, dipartahankan, dan dilindungi agar hutann dapat berfungsi dengan baik. Namun, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh PBB, yaitu FAO pada tahun 1991 dikemukan baha kerusakan hutan di Indonesia untuk kepentingan industri seluas 1.314.700 ha per tahun. Sehingga diperkirakan dalam waktu kurang dari delapan puluh empat tahun hutan tropis di Indonesia akan habis. Kerusakan ...

Untuk menyiapkan tugas praktek di peradilan bagi para calon Jaksa/penuntut umum perlu diberikan pengetahuan yang praktis, dalam usaha untuk memberi pelajaran secara praktis dan mendalam agar pelajaran dapat mudah dipahami oleh para siswa yag eblum berpengalaman dalam praktek maka perlu disusun buku pedoman khususnya dalam mata pelajaran penuntutan. mata pelajaran penuntutan dalam kurikulum pendidikan pembetukan jaksa masuk kelompok pembekalan piranti dan teknologi yang merupakan pelajaran ...

Pengadilan tinggi sebagai instansi pengadilan tingkat kedua ditunjukan untuk memerksa kembali putusan pengadilan tingkat pertama yang belum memuaskan para pihak yang berperkara. Ketidakpuasan tersebut diakomodasi oleh hukum denganmenciptakan upaya hukum banding. Untuk melanjutkan proses pencarian keadilan di tingkat tersebut, tak ayal lagi, diperlukan pemahaman yang utuh tentang proses pemeriksaan perkara perdata dalam tingkat banding. Dalam upaya memperkaya Khazanah literatur hukum di tanah ...

Dalam perdagangan dan bisnis internasional, transaksi yang terjadi sudah menjangkau antarpihak yang berada di negara yang berbeda. Transaksi bisnis itu diawali dengan negosiasi, dilanjutkan penawaran (acceptance), dan diakhiri dengan penerimaan (offer) yang dinyatakan dengan diterimanya kontrak atau perjanian serta ditandatangani oleh keduabelah pihak. Kontrak yang memuat hak dan kewajiban para pihak harus sesuai dengan Hukum kontrak yang berlaku pada suatu negara tertentu. Misalnya, di ...