Undang-Undang Paten & Merek dan Indikasi Geografis (UU RI NO. 13 TAHUN 2016 & UU RI NO. 20 TAHUN 2016) ...

Buku ini membahasa Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu meliputi latar belakang terbentuknya Dewan Kehormatan Pennyelenggara Pemilu (DKPP) dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya, peranan serta wewenang DKPP dalam penegakan etika penyelenggara pemilu, Perbedaan lembaga peradilan etik DKPP dengan lembaga kode etik lainnya, pedoman mekanisme hukum acara sidang etik, pembuktian,, dan putusan DKPP. Buku ini diilhami oleh pengalaman penulis yang sering kali diminta menjadi kuasa ...

Materi buku ini disesuaikan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah terbaru, yakni UU RI No.9 Tahun 2015 jo.UU RI No.23 Tahun 2014. Selain itu, penyusunannya disesuaikan dengan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT). Kajian pokok ini, meliputi : Pengantar Pemerintahan Daerah Pembentukan daerah, Kawasan Khusus dan Perbatasan Pembagian Urusan Pemerintahan Penyelengaraan Pemerintahan Sistem Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Peraturan daerah dan ...

Buku ini mengulas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan malapraktik yang terjadi di masyarakat, antara lain menyangkut kebijakan di bidang kesehatan yang di dalamnya termasuk rumah sakit dan tenaga medis; menyangkut pertanggungjawaban dokter secara etika profesi dokter dalam menjalankan tugasnya; menyangkut pertanggungjawaban dari segi hukum pidana, ekonomi, dan filsafat; serta menyangkut alasan-alasan penghapus yang dapat meniadakan pidana pada dokter. Kesemuanya dibahas secara mendalam ...

Buku ini membahas Perselisihan Prayudisial secara komprehensif meliputi teori dan konsep yang relevan, pengaturan penundaan dan pemeriksaan perkara dalam hukum acara pidana, hubungan timbal balik kebenaran materiil dan formil dalam pemeriksaaan perkara pidana terkait adanya gugatan perdata, batas waktu penundaan pemeriksaan perkara pidana dan faktor-fakyor yang mempengaruhi penegakan hukumnya terkait perkara perdata, penyelesaian hukum perkara pidana apabila terjadi perselisihan yudisial, dan ...

Karya ini diangkat dari Kertas Kerja Perorangan PPRA LIII Lemhanas RI Tahun 2015 yang Penulis susun kembali dalam bahasa yang lebih lugas serta beberapa tulisan baru yang dirasakan aktual dalam kondisi penegakan hukum saat ini. Gagasan pokok yang hendak disampaikan dalam buku ini adalan pembaruan Kejaksaan harus berjalan dalam sebuah grand design yang bukan saja merupakan tanggung jawab jajaran Korps Adhyaksa, melainkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta komponen masyarakat. ...

Buku Perundang-Undangan ini berisikan materi sebagai berikut : 1. Amandemen UU Pilkada Gubernus, Bupati, dan Walikota 2016 2. Amandmeen UU Pemda 2015 3. UU Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan 2014 4. UU Perasuransian 2014 5. UU Aparatur Sipil Negara 2014 6. Amandemen UU Perlindungan Anak 2014 7. UU Hak Cipta 2014 8. UU kelautan 2014 9. UU Perkebunan 2014 10. UU Konservasi Tanah dan Air 2014 11. UU Hukum Disiplin Militer ...

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam tindak penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Laporan dapat berupa Laporan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Standar tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan sekaligus untuk memberikan peningkatan kualitas dari LKPP dan LKPD. Reformasi politik di Indonesia telah mengubah sistem ...

Buku ini terdiri atas 13 bab yang berisi pendahuluan, sengketa lingkungan, wewenang pemerintah dalam pengelolaan lingkungan, tanggung gugat pemerintah dalam pengelolaan lingakungna yang menyebabkan pencemaran lingkungan, objek gugatan sengketa lingkungan di peradilan tata usaha negara, ganti kerugian dalam gugatan sengketa lingkungan di peradilan tata usaha negara, pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara, pembaharuan hukum penyelesaian sengketa lingkungan melalui gugatan administratif ...

Hukum kewarisan yang dibahas dalam buku ini adalah hukum kewarisan Islam yang ditetapkan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas mempunyai susunan masyarakat bilateral, selain dari pada patrilineal dan matrilineal. Adapun hal-hal yang dibahas antara lain ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang waris, cara pembangian dan penyelesaian waris, orang-orang yang berhak mendapatkan waris, pembahasan mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ewarisan dari sudut pandang Kompilasi Hukum ...

SEbagai salah satu instrumen penegakan hukum, ekstradisi merupakan upaya represif dalam pengembalian pelaku kejahatan kepada negara tempt kejahatan dilakukan guna menjalani proses pidana. Namun demikian, pelaksanaan ekstradisi dirasa kurang populer bagi kalangan penegak hukum karena seringkali dianggap lamban dan berbelit-belit oleh proses birokrasi yang ada. Gagasan pokok yang hendak disampaikan dalam buku ini adalah perlunya pembaruan terhadap landasan hukum pelaksanaan ekstradisi di ...

Buku ini dapat menjadi referensi bagi para mahasiswa dan dosen dari semua fakultas hukum terutama hukum pidana dan bagi para praktisi hukum lainya dan masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui lebih jauh tentang darurat kejahatan Seksual. ...

Praktik korupsi di Indonesia sangat marak dan merajalela karena masih dianggap sebagai perbuatan lumrah oleh sebagian masyarakat. Perilaku koruptif masyarakat salah satu nya disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap korupsi, dan sikap masa bodoh dengan lingkungan. Padahal peran dalam memberantas korupsi tidak bisa hanya dipikul oleh penegak hukum, tetapi juga memerlukan peran serta masyarakat. Melihat kenyataan tersebut, diperlukan sarana pembelajaran yang dapat mendukung ...

Buku ini merupakan keseluruhan upayakan mengatur KPU, Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya dan DKKP yang masing-masing diberi tugas dalam menyelenggarakan, mengawasi dan menegakkan kode etik sebagai kesatuan fungsi dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara berpasangan. Disamping itu menuju pemilu yang serentak nasioanl agar tercipta kualitas gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota yang kompetisi, integritas dan kapabilitas ...

Pada hakikatnya Pornografi mengandung 3 sifat, yaitu kecabulan, eksploitasi seksual, dan melanggar norma kesusilaan. Ada UU Pronografi yang akan melawan kelakuan seperti itu. Terdapat 33 perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana pornografi, seperti persenggamaan, eksploitasi seksual, ketelanjangan yang dikemas dalam 10 pasal. Dalam buku ini dibahas semua tindak pidana pornografi dengan pendekatan normatif, teoritis, dan empiris, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. ...

- ...

Buku ini membahas secara komprehensif kejahatan, teori-teori kriminologi, pencegahan dan penanggulangan kejahatan, kebijakan hukum pidana, teori teori pidana, pidana dan pemidanaan, kebijakan kriminal, beberapa aspek kebijakan kriminal dan urgensi kebijakan kriminal. ...

Buku ini akan menjawab segala kontroversi dan fenomena terhadap Bisnis Transportasi jalan Online. Buku ini sangat dibutuhkan bagi pelaku Bisnis Transportasi jalan Online, pemerintah, praktisi hukum, akademisi, mahasiswa, dan berbagai kalangan yang ingin mengkaji secara mendesak aspek hukum Bisnis Transportasi jalan online. ...

Buku ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para penegak hukum, dosen dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya. Terlebih pada masyarakat prismatik seperti indonesia dengan beraneka ragam budaya dan nilai-nilai yang berkembang di dalamnya serta adanya globalisasi yang mengakibatkan berbagai pengaruh sistem hukum lain. ...

Buku ini hadir agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pemahaman masalah pengendalian terhadap kejahatan bagi mahasiswa fakultas hukum akademis,praktisi ,peneliti aparatur pemerintahan dan penegak hukum maupun masyarakat umum yang ingin menambah khazanah serta wawasan dalam bidang hukum acara khususnya peradilan pidana. ...