Buku ini menguraikan kebijakan kriminal sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan; kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy); tahap-tahap fungsionalisasi kebijakan hukum pidana pengertian korporasi dalam ilmu hukum pidana dan permasalahan kebijakan formulasi sitem pertanggungjawaban pidana korporasi yang tersebar lebih dari 120 peraturan undang-undangan khusus di luar KUHP di Indonesia baik yang sudah maupun yang belum terkodifikasi. Hal ini ...

Gagasan utama buku ini adalah mengenai penanggulangan atau penyelesaian suatu tindak pidana melalui pendekatan yang lebih menekankan pada penyelesaian masalah atau konflik dan pemulihan keadaan sesuai kondisi semula. Gagasan ini identik dengan konsep hukum pidana adat di Indonesia. yaitu pengemballan keseimbangan yang terganggu dalam suatu masyarakat. Penulis menempatkan pendekatan restoratif sebagai alternatlf pendekatan represif atau retributif dalam menangani perkara tindak pidana ...

Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951 berikut Protokolnya tahun 1967. namun. secara historis Indonesia memiliki pengalaman dalam penanganan pengungsi dari Vietnam yang terjadi antara tahun 1975 ...

Buku ini memaparkan viktimologi dalam sistem hukum pidana meliputi permasalahanviktimologi dewasa ini; perkembangan perlindungan hukum saksi dan korban; peranannegara dalam restarative /ustice; pemenuhan hak-hak sipil dan politik bagi perlindungan saksi dan korban; di sparitas pemenuhan hak saksi dan korban; penegakan hukum ...

- UU Paten Merek 2016 - Peraturan Lengkap Desa 2014 - Amandemen UU PILKADA Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 - Amandemen UU PEMDA 2015 - UU Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan 2014 - UU Perasuransian 2014 - UU Agaratur Sipil Negara 2014 - Amandemen UU Perlindungan Anak 2014 - UU Hak Cipta 2014 - UU Kelautan 2014 - UU Perkebunan 2014 - UU Konservasi Tanah dan Air 2014 - UU Hukum Disiplin Militer 2014 - Amandemen UU Perlindungan Saksi dan Korban ...

Buku ini membahas dari sudut pandang praktik (law in action) tentang penerapan klausul arbitrase komersial internasional dalam putusan pengadilan negeri di Indonesia. Pembahasan putusan pengadilan negeri dipilih atas pertimbangan bahwa pengadilan negeri adalah pengadilan tingkat pertama dan sekaligus tonggak dasar yang sangat menentukan bagi terlaksananya kelangsungan proses arbitrase berdasarkan prinsip final and binding. Atas dasar itu, apabila persoalan tentang kewenangan mengadili di ...

Buku ini sangat lengkap memuat secara komprehensif dan terperinci hal-hal yang tidak pernah diulas oleh penulis lain dalam buku dengan topik sejenis. Berdasarkan pengetahuan teori hukum yang luas dan pengalaman praktik sebagai seorang yang telah meniti karier sebagai hakim selama 40 tahun, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung, penulis telah berhasil menuangkan pemikirannya dengan menggabungkan kedua unsur tersebut (teori dan praktik) ke dalam penulisan buku yang ...

Buku ini membahas kepailitan secara holistik. Dimulai dari sejarah hukum kepailitan, asas dan teori yang memben-tuknya, makna kepailitan dan insolvensi. Keadaan insolven akan dibahas secara mendalam dari perspektif praktik bisnis dan perspektif sistem hukum civil law dan common law dan bagaimana keadaan insolven dimaknai dalam hukum ke-pailitan yang berlaku saat ini Indonesia. Di samping itu, buku ini juga menguraikan tentang perbedaan antara kepai-litan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ...

Buku ini memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para Pembaca tentang hukum acara Pengadilan Niaga, baik dari segi teori maupun praktik. Sebagai buku petunjuk praktis (practical guide), pemaparan materi yang bersifat praktis lebih mendominasi dalam buku ini. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan bagi para praktisi hukum, baik di Pengadilan Niaga (Hakim Niaga, dan perangkat pengadilan: Panitera, dan seterusnya), para Advokat, Konsultan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Konsultan Hukum ...

Addressee buku ini adalah para mahasiswa fakultas hukum, baik jenjang sarjana, magister, atau doktor yang mengambil minat hukum administrasi maupun mahasiswa program studi ilmu administrasi negara fakultas ilmu sosial dan ilmu politik; pengajar hukum administrasi; aparatur pemerintahan; hakim administrasi (tata usaha negara); advokat; juga masyarakat umum yang ingin berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan atau menggugat tindakan pemerintahan atau berminat pada kajian bidang hukum ...

Hukum Kewarisan Islam (The lslamic Law of Inheritance) mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya. Di dalam Hukum Islam ketentuan materiil bagi orang yang ditinggalkan si pewaris telah digariskan dalam Alquran dan hadis secara rinci dan jelas. Namun, di dalam sislem hukum Barat pada pokoknya menyerahkan persoalan harta peninggalan si pewaris kepada keinginan yang bersangkutan itu sendiri, yaitu si pewaris membuat wasiat pada saat hidupnya. Hukum Kewarisan ...

Buku ini secara lengkap mengkaji Hukum Kepegawaian di Indonesia dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan terkini. Keistimewaan buku ini adalah penggunaan bahasa yang lugas dan mudah dipahami serta dapat mengkonstruksikan objek hukum kepegawaian dimulai dari Format Lembaga Kepegawaian di Indonesia; Pengertian, jenis, kedudukan, kewajiban, dan hak Pegawai Aperatur Sipil Negara; Etika PNS; Netralitas PNS: Manajemen Kepegawaian; Manajemen Pegawai di Daerah; Evaluasi Kinerja PNS; Prosedur ...

Keistimewaan buku ini : 1. Ananlisis-analisis UU No.3 13 Tahun 2003 dan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia disertai paparan pengetahuan dasar sejarah dan politik ketenagakerjaan di Indonesia, hubungan kerja, hubungan industrial, serikat pekerja/buruh, upah, jaminan soail, tenaga kerja, pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan hubungna industrial. 2. Wawasan keilmuan yang luas didasari oleh pemikiran pakar hukum yang kredibel dilengkapi gambar, skema, dan ...

Undang-Undang Paten & Merek dan Indikasi Geografis (UU RI NO. 13 TAHUN 2016 & UU RI NO. 20 TAHUN 2016) ...

Buku ini membahasa Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu meliputi latar belakang terbentuknya Dewan Kehormatan Pennyelenggara Pemilu (DKPP) dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya, peranan serta wewenang DKPP dalam penegakan etika penyelenggara pemilu, Perbedaan lembaga peradilan etik DKPP dengan lembaga kode etik lainnya, pedoman mekanisme hukum acara sidang etik, pembuktian,, dan putusan DKPP. Buku ini diilhami oleh pengalaman penulis yang sering kali diminta menjadi kuasa ...

Materi buku ini disesuaikan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah terbaru, yakni UU RI No.9 Tahun 2015 jo.UU RI No.23 Tahun 2014. Selain itu, penyusunannya disesuaikan dengan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT). Kajian pokok ini, meliputi : Pengantar Pemerintahan Daerah Pembentukan daerah, Kawasan Khusus dan Perbatasan Pembagian Urusan Pemerintahan Penyelengaraan Pemerintahan Sistem Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Peraturan daerah dan ...

Buku ini mengulas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan malapraktik yang terjadi di masyarakat, antara lain menyangkut kebijakan di bidang kesehatan yang di dalamnya termasuk rumah sakit dan tenaga medis; menyangkut pertanggungjawaban dokter secara etika profesi dokter dalam menjalankan tugasnya; menyangkut pertanggungjawaban dari segi hukum pidana, ekonomi, dan filsafat; serta menyangkut alasan-alasan penghapus yang dapat meniadakan pidana pada dokter. Kesemuanya dibahas secara mendalam ...

Buku ini membahas Perselisihan Prayudisial secara komprehensif meliputi teori dan konsep yang relevan, pengaturan penundaan dan pemeriksaan perkara dalam hukum acara pidana, hubungan timbal balik kebenaran materiil dan formil dalam pemeriksaaan perkara pidana terkait adanya gugatan perdata, batas waktu penundaan pemeriksaan perkara pidana dan faktor-fakyor yang mempengaruhi penegakan hukumnya terkait perkara perdata, penyelesaian hukum perkara pidana apabila terjadi perselisihan yudisial, dan ...

Karya ini diangkat dari Kertas Kerja Perorangan PPRA LIII Lemhanas RI Tahun 2015 yang Penulis susun kembali dalam bahasa yang lebih lugas serta beberapa tulisan baru yang dirasakan aktual dalam kondisi penegakan hukum saat ini. Gagasan pokok yang hendak disampaikan dalam buku ini adalan pembaruan Kejaksaan harus berjalan dalam sebuah grand design yang bukan saja merupakan tanggung jawab jajaran Korps Adhyaksa, melainkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta komponen masyarakat. ...

Buku Perundang-Undangan ini berisikan materi sebagai berikut : 1. Amandemen UU Pilkada Gubernus, Bupati, dan Walikota 2016 2. Amandmeen UU Pemda 2015 3. UU Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan 2014 4. UU Perasuransian 2014 5. UU Aparatur Sipil Negara 2014 6. Amandemen UU Perlindungan Anak 2014 7. UU Hak Cipta 2014 8. UU kelautan 2014 9. UU Perkebunan 2014 10. UU Konservasi Tanah dan Air 2014 11. UU Hukum Disiplin Militer ...